Kadis DPMD Halsel M. Zaky Abd Wahab Jadi Narasumber di UT Ternate: Strategi Pengembangan Masyarakat Desa Berbasis Agromaritim

TERNATE:MEDIAMALUT.ID  – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, M. Zaky Abd Wahab, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Orientasi Studi Mahasiswa Baru Universitas Terbuka (UT) Ternate, dengan tema “Strategi Pengembangan Masyarakat Desa.”

Dalam pemaparannya, Zaky Abd Wahab menekankan bahwa membicarakan strategi pengembangan masyarakat desa tidak bisa dilepaskan dari isu fundamental: pengembangan ekonomi desa. 

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat merupakan amanat konstitusi yang secara tegas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, serta dikuatkan dalam dasar negara Pancasila, khususnya sila ke-4 dan ke-5.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hal ini juga termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam mengatur sistem perekonomian untuk kemakmuran rakyat. 

Instrumen regulasi semakin diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, yang secara eksplisit mewajibkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Pasal 87.

“Negara telah menyiapkan perangkat yang begitu komprehensif. Dari PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes hingga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, diperkuat lagi dengan Permenko Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK 49 Tahun 2025 terkait tata kelola pembiayaan koperasi. Artinya, semua instrumen strategis sudah tersedia. Tinggal bagaimana masyarakat mampu mengambil peran aktif dalam mengoptimalkannya,” jelas Zaky.

Sebagai seorang birokrat intelektual, Zaky menekankan pentingnya menyinergikan kebijakan nasional dengan konteks daerah. Menurutnya, Halmahera Selatan melalui visi misi Bupati dan Wakil Bupati saat ini, memiliki fokus strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis agromaritim.

“Pendekatan agromaritim adalah jawaban rasional bagi Halmahera Selatan sebagai daerah kepulauan. Kolaborasi program pengembangan ekonomi desa melalui anggaran ketahanan pangan harus terintegrasi dengan dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan/kelautan. Dengan begitu, pemerataan ekonomi di seluruh wilayah dapat terwujud secara nyata,” tambahnya.

Dalam forum akademik tersebut, Zaky tampil sebagai figur intelektual yang tidak hanya menguasai regulasi nasional, tetapi juga mampu membumikan strategi pembangunan ke dalam konteks lokal Halmahera Selatan. Pemaparannya yang sistematis, berbasis data, dan menyentuh aspek filosofis-konstitusional, memberikan perspektif baru bagi mahasiswa baru UT Ternate dalam memahami tantangan sekaligus peluang pengembangan masyarakat desa.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan harus melihat desa bukan semata ruang geografis, melainkan entitas strategis yang menyimpan potensi ekonomi, budaya, dan sosial untuk dikembangkan.

“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut berkontribusi dalam membangun desa. Karena pada akhirnya, pembangunan desa adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa,” tutup Zaky dengan penuh optimisme. (Red)