Kolaborasi Desa dan Peran Reformis Zaky di Halmahera Selatan

Sebuah Catatan Redaksi

HAL-SEL:MEDIAMALUT.ID – Kolaborasi dalam pembangunan desa merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan lokal. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Selatan, dinamika hubungan antar lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Desa Bersatu, serta Asosiasi Camat menuntut adanya ruang dialog yang sehat agar kepentingan kolektif masyarakat desa dapat diakomodasi.

Kolaborasi antar lembaga desa bukan hanya menyatukan kepentingan administratif, tetapi juga mendorong terciptanya demokratisasi desa. BPD berperan sebagai lembaga pengawasan dan representasi masyarakat, Apdesi menjadi wadah aspirasi pemerintah desa, Desa Bersatu menjadi simbol solidaritas, sementara Asosiasi Camat memainkan peran koordinatif dalam skala kecamatan. Sinergi keempat elemen ini menjadi penting untuk menghindari konflik kepentingan dan mengarahkan energi bersama pada pembangunan.

M Zaky, seorang kepala dinas muda di Halmahera Selatan, tampil sebagai aktor kunci dalam menyatukan elemen-elemen desa tersebut. Dengan pemahaman yang tajam tentang conflict of interest antar lembaga, ia menghadirkan pendekatan kolaboratif yang berbasis pada dialog, transparansi, dan kesetaraan. Zaky tidak hanya menampilkan kepemimpinan modern yang mengedepankan inovasi dan komunikasi, tetapi juga memperlihatkan karakter seorang birokrat reformis yang berani menembus sekat-sekat birokrasi tradisional.

• Dialog Partisipatif: membuka ruang komunikasi terbuka antara BPD, Apdesi, Desa Bersatu, dan Asosiasi Camat.
• Distribusi Peran: memastikan setiap lembaga desa memiliki peran fungsional sesuai mandat hukum dan sosialnya.
• Penguatan Demokratisasi Desa: membangun tata kelola berbasis partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa.
• Pembangunan Inklusif: mendorong sinergi program lintas desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Peran Zaky memperlihatkan bahwa kolaborasi bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan sebuah proses transformasi sosial-politik yang mendorong demokratisasi desa, mengurangi konflik kepentingan, dan mempercepat pembangunan. Hal ini menandai lahirnya model kepemimpinan baru di Halmahera Selatan yang intelektual, reformis, dan visioner.

Langkah Zaky dipandang sebagai model kepemimpinan baru di Halsel—bukan sekadar birokrat modern, melainkan seorang reformis yang menampilkan keberanian, intelektualitas, dan visi. Dengan terobosan ini, Halmahera Selatan memperlihatkan wajah baru dalam tata kelola desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat. (Hs)