Bupati Bassam: Pancasila Adalah Kompas Kemajuan Bangsa

HAL-SEL:MEDIAMALUT.ID – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kantor Bupati, Minggu pagi, 1 Juni 2025. 

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta unsur masyarakat dari berbagai elemen.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bertindak sebagai inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh pasukan Paskibraka Halsel dengan penuh semangat nasionalisme.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bassam membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga fondasi utama dalam menghadapi tantangan zaman, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun sosial budaya.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momen penting untuk memperkuat kembali komitmen kolektif terhadap nilai-nilai dasar yang telah menyatukan kita sebagai bangsa. Di tengah dinamika global, Pancasila adalah kompas moral dan ideologis yang harus terus kita pegang teguh,” ujar Bupati Bassam saat membacakan sambutan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa arah pembangunan nasional ke depan, sebagaimana termuat dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, menempatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai agenda prioritas.

“Tanpa arah ideologis yang kuat, kemajuan bisa kehilangan arah. Kemajuan ekonomi yang tidak berlandaskan nilai Pancasila bisa menciptakan ketimpangan, sementara kemajuan teknologi bisa menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan,” lanjutnya.

Revitalisasi Pancasila, menurut sambutan tersebut, harus menyentuh seluruh sektor kehidupan, termasuk pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. Di dunia pendidikan, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran kontekstual dan praktik nyata. Sementara di sektor pemerintahan, nilai-nilai tersebut wajib tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Red)