Bank Dunia Kucurkan Rp 100 Miliar untuk Bangun BLK Halsel 2026: Langkah Strategis Siapkan Tenaga Profesional dan Dongkrak Ekonomi Daerah

HAL-SEL:MEDIAMALUT.ID – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah. Di tengah tuntutan pasar kerja modern yang semakin kompetitif, kehadiran fasilitas pelatihan vokasi menjadi kebutuhan strategis untuk mencetak tenaga profesional yang siap mengisi berbagai sektor produktif. 

Sebagai daerah kepulauan dengan potensi agromaritim yang besar, Halmahera Selatan membutuhkan SDM terlatih agar mampu berperan di sektor kelautan, pertanian, industri kreatif, hingga layanan jasa yang tengah berkembang pesat.

Momentum penguatan SDM tersebut kini mendapat dukungan besar dari Bank Dunia. Lembaga internasional itu resmi memastikan pendanaan sebesar Rp 100 miliar untuk pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Halmahera Selatan pada tahun 2026, sebuah indikasi bahwa transformasi SDM di Halsel bukan hanya kebutuhan lokal, tetapi bagian dari agenda pembangunan global untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan ekonomi berbasis kompetensi.

Kepastian pendanaan disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halsel, Dr. Daud Djubedi, di aula Kantor Bupati, Jumat (14/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pendanaan merupakan hasil usulan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sejak 2023 dan kini telah memasuki tahap penyusunan Manajemen Konstruksi (MK) oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Kami sudah berkonsultasi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan juga melakukan rapat bersama pihak Bank Dunia. Saat ini sudah tahap penyusunan MK oleh Kemenaker, dan pada Januari–Februari 2026 akan masuk ke tahapan tender,” ujarnya.

Pembangunan BLK sebelumnya direncanakan berjalan tahun ini, namun tertunda akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada koreksi alokasi APBN. Dengan masuknya pendanaan Bank Dunia, proyek ini kembali berjalan dan tidak lagi mengandalkan APBN.

Dr. Daud menjelaskan bahwa BLK Halmahera Selatan nantinya masih berstatus Satuan Pelayanan (Satpel) dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate, mengikuti regulasi teknis kepegawaian. Namun demikian, ia menegaskan bahwa status tersebut tidak memengaruhi kualitas pembangunan maupun fasilitas pelatihannya.

“Infrastruktur dan fasilitas penunjang dipastikan sangat memadai dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelatihan masyarakat. Target pekerjaan akan disampaikan langsung oleh Kemenaker,” imbuhnya.

Ke depan, Pemkab Halsel tetap berkomitmen mengusulkan agar BLK tersebut dapat berdiri sebagai unit mandiri.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Daerah telah membebaskan lahan seluas 12 hektar di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, pada tahun 2023 untuk pembangunan BLK. Lahan ini akan menjadi pusat pelatihan terpadu yang dapat berkembang menjadi zona vokasi, pusat sertifikasi, hingga inkubator wirausaha berbasis potensi lokal.

Pembangunan BLK Halmahera Selatan diharapkan menjadi katalis dalam peningkatan kualitas tenaga kerja lokal yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. 

BLK ini juga akan mendukung transformasi ekonomi daerah, terutama dalam sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian modern, pariwisata, industri kreatif, dan jasa—sejalan dengan arah pembangunan agromaritim yang menjadi fokus Pemkab Halsel.

Dengan adanya BLK berstandar internasional ini, masyarakat Halmahera Selatan akan mendapatkan akses lebih luas terhadap pelatihan vokasi modern, sertifikasi kompetensi, dan pembukaan peluang kerja baru yang lebih layak dan produktif. (Red)