Menjembatani Kepentingan Daerah dan Pusat: Suara dari Timur dalam Rakor Nasional Apkasi

JAKARTA: MEDIAMALUT.ID — Dalam dinamika pembangunan nasional yang terus berkembang, suara dari daerah menjadi elemen krusial dalam merumuskan kebijakan yang adil dan proporsional. Ketimpangan akses, geografis, dan keterbatasan fiskal di sejumlah wilayah, terutama Indonesia Timur, menuntut pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual. Di tengah upaya memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, peran lembaga seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) semakin strategis sebagai wadah advokasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat.

Dalam semangat memperkuat koordinasi nasional tersebut, Apkasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinator Wilayah (Korwil) se-Indonesia di Kantor Apkasi, Jalan Mega Kuningan Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Juli 2025. 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, didampingi oleh Penasehat Khusus Apkasi, Prof. Ryaas Rasyid, serta dihadiri para Bupati yang menjabat sebagai Korwil Apkasi dari berbagai provinsi.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang juga menjabat sebagai Korwil Apkasi Wilayah Maluku Utara, turut hadir dan menyuarakan aspirasi dari kawasan timur Indonesia. Dalam sesi diskusi, Bassam menyampaikan bahwa pelaksanaan program nasional seharusnya mempertimbangkan konteks geografis dan infrastruktur wilayah.

“Program prioritas nasional, seperti 12 program utama, seharusnya tidak diberikan secara seragam. Kondisi geografis dan aksesibilitas di wilayah timur seperti kami sangat berbeda,” tegas Bassam.

Menurutnya, banyak kebijakan pusat yang belum menjawab tantangan riil daerah kepulauan, termasuk dalam hal transportasi, distribusi logistik, hingga penyediaan layanan dasar. Ia mendorong agar pemerintah pusat melakukan pemetaan berbasis karakteristik wilayah, agar kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan tidak menambah beban pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Koordinator Wilayah dalam menyampaikan aspirasi dan memperkuat sinergi antar pemerintah kabupaten.

“Peran Korwil sangat penting sebagai kepanjangan tangan organisasi dalam menyampaikan informasi dan melaksanakan program Apkasi di wilayah masing-masing. Mari jadikan Apkasi rumah bersama untuk memperjuangkan aspirasi daerah ke pusat,” ungkap Bursah.

Senada dengan itu, Bupati Deli Serdang sekaligus Korwil Sumatera Utara, Asri Ludin Tambunan, mengangkat isu keterbatasan kewenangan kepala daerah akibat sentralisasi kebijakan. Ia juga menyoroti problematika Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya yang masih belum jelas statusnya di daerah.

Rakor Korwil Apkasi ini menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah untuk menyatukan suara, merumuskan strategi advokasi bersama, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan di seluruh penjuru Indonesia. (Red)