Bupati Bassam Tegaskan Dukung DOB, Dalam Konsersium Daerah Otonomi Baru Di Halmahera Selatan

HAL-SEL:MEDIAMALUT.ID -Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, secara resmi membuka kegiatan Deklarasi Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Mimbar Rakyat yang berlangsung di Lapangan Merdeka, Labuha, Senin (16/6). 

Mengusung tema “Daerah Otonomi Baru, Solusi Mengatasi Ketimpangan dan Mewujudkan Keadilan Pembangunan”, kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan komitmen dalam mendukung percepatan realisasi pemekaran wilayah di Halmahera Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Bassam menyampaikan sikap tegas sebagai kepala daerah yang mendukung penuh terbentuknya DOB sebagai solusi atas ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas elemen—mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, legislatif, hingga ormas—dalam mengawal proses perjuangan ini secara sistematis dan strategis.

“Saya telah beberapa kali melakukan koordinasi langsung dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) di Kementerian Dalam Negeri untuk membahas urgensi dan kesiapan DOB. Saya juga menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kapasitas dan jejaring politik untuk turut melakukan advokasi dan lobi ke DPR RI dan DPD RI,” ungkap Bupati Bassam.

Sebagai narasumber utama dalam forum deklarasi tersebut, Bupati Bassam memaparkan strategi pembangunan daerah yang telah diusung bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muksin, yaitu pembangunan infrastruktur berbasis zonasi. 

Model ini dirancang untuk menjawab disparitas wilayah dengan memaksimalkan potensi serta percepatan pembangunan di tiap zona yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dukungan Bupati Bassam terhadap agenda DOB mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara, Sahril Tahir, menyebut Bassam Kasuba bukan sekadar kepala daerah, tetapi pemimpin dengan dedikasi dan sensitivitas politik yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini adalah sikap politik yang sangat jelas. Harus kita apresiasi, karena jika DOB terbentuk, secara fiskal Halmahera Selatan akan mengalami pengurangan pendapatan akibat pemisahan wilayah. Namun, Bupati Bassam menempatkan kepentingan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan fiskal daerah,” ujar Sahril.

Pujian serupa juga datang dari Ompu Jogugu Kesultanan Bacan, Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, dan kalangan akademisi yang hadir dalam deklarasi. Seluruhnya menilai bahwa keterlibatan langsung Bupati Bassam dalam deklarasi ini adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap aspirasi masyarakat akar rumput.

Kegiatan deklarasi ini sekaligus menjadi ruang artikulasi publik yang menegaskan bahwa perjuangan DOB bukan hanya soal administratif, tetapi menyangkut redistribusi keadilan pembangunan, keterjangkauan pelayanan publik, serta penguatan identitas kultural yang tersebar di berbagai gugus pulau Halmahera Selatan.

“Langkah ini adalah bagian dari strategi besar kita untuk mewujudkan Halmahera Selatan yang maju, unggul, dan berkelanjutan. Pemekaran bukanlah pemisahan, tetapi upaya memperluas akses dan pemerataan pembangunan yang selama ini terhambat oleh kendala geografis dan struktur,” tutup Bupati Bassam dalam presentasinya.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan petisi rakyat dan pembacaan pernyataan sikap oleh berbagai elemen yang tergabung dalam Koalisi Pro-DOB, sebagai bentuk legitimasi moral dan politik terhadap agenda pemekaran wilayah di Halmahera Selatan. (Hs)