JAKARTA:MEDIAMALUT.ID – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta Convention Center. Acara ini juga dihadiri oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, dan Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin,
Dalam kesempatan ini, BPK RI memaparkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, yang menunjukkan bahwa LHP LKPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ketua BPK, Isma Yatun, memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo Dan Seluruh Provinsi Kabupaten Serta Kota, Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa keuangan negara digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menghindari kerugian negara.
Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, yang dikenal memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan daerah yang baik, menyatakan kebanggaannya atas prestasi tahun ini. “Sebagai pemerintah daerah, kami menjadikan apa yang disampaikan Ketua BPK RI sebagai pedoman untuk lebih optimal dalam tertib administrasi dan berkomitmen penuh pada transparansi.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah berhasil meraih opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut sejak tahun 2016. Ini adalah hasil kerja keras bersama yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Bupati Bassam Kasuba.
Partisipasi aktif Bupati Bassam Kasuba dalam acara ini tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah pusat, tetapi juga menegaskan dedikasinya dalam menjaga integritas keuangan di Kabupaten Halmahera Selatan.
Beliau menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kehadiran Bupati Bassam Kasuba dalam acara penyerahan LHP LKPP 2023 menegaskan komitmen Kabupaten Halmahera Selatan terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dengan dukungan dan arahan dari BPK RI, diharapkan upaya ini dapat terus berlanjut, memberikan dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan, dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (Hs)
Komentar