HALSEL: MEDIAMALUT.ID- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halmahera Selatan, medapat sorotan tajam dari Direktur YBH Justice Malut Ongky nyong.
Praktisi Hukum itu menampik, insiden yang dialami Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba merupakan kegagalan Kominda (Komunitas Intelejen Daerah), dalam mendeteksi dini situasi yang dapat berpotensi menganggu Kamtibmas, di wilayah hukum Kabupaten Halmahera Selatan.
“Saya amati bahwa insiden yang terjadi saat Bupati melakukan kunjungan ke desa kampung baru, ini menunjukan bahwa tidak ada peran Kominda dalam memastikan situasi di desa seperti apa harus disampaikan , maka disinilah kelalaian dan kegagalan Kominda,” jelasnya
Lanjut Ongky bilang, tugas pokok Kominda adalah menjadi sentral informatif terkait bagaimana stabilitas sosial di Daerah sebagaimana yang diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Perubahan Atas Permendagri nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah Pasal 7 Ayat (2).
“yaitu Tugas Kominda adalah merencanakan,mencari, mengumpulkan , mengoordinasikan, mengkomunikasikan bahan intelijen dari berbagai sumber terkait potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman di Daerah” ucap Ongky kepada mediamalut.id Rabu, (07/02)
Direktur YBH Justice Malut itu, menyayangkan, adanya video dan pemberitaan terkait insiden yang di alami bupati Basam Kasuba itu bergulir deras lalu menjadi opini liar dari pihak – pihak tertentu di masyarakat Halmahera Selatan nah ini betapa gagalnya Kominda, maka kami minta agar Bupati mengevaluasi kepala Kesbangpol.
“Harus disadari bahwa Bupati adalah pejabat negara, sangat tidak wajar ada kunjungan Bupati lalu tidak ada Babinsa dan babinkamtibmas kemudian terjadi insiden semacam itu kemana Kominda kita hari ini” ungkap Ongky
Menurut Ongky kejadian ini menjadi pembelajaran kedepan peran penting Kominda melakukan deteksi sedini mungkin mengantisipasi potensi terjadinya masalah-masalah yang dapat mengganggu Kamtibmas. apalagi situasi tahun politik seperti saat ini.
“Kominda harus lebih aktif ditahun politik seperti ini, untuk bagaimana melaksanakan tugas pokoknya memastikan adanya potensi atau gejala terkait stabilitas di daerah, sehingga ada langkah antisipatif yang dilakukan oleh seorang Pejabat Negara dalam hal ini adalah Bupati Halmahera Selatan”.tandasnya
Komentar